Senin, 13 Maret 2017

Sandiaga Tidak Menyangka Akan Ada Pemanggilan Polisi Saat Pilkada


JAKARTA, 
 - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Sandiaga Uno mengaku mengapresiasi kinerja jajaran Polsek Metro Tanah Abang yang telah menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan pada 2013. Menurut Sandi, jajaran Polsek Tanah Abang telah bekerja dengan teliti.
"Kalau misal ketelitian dari aparat Polri ini bisa seteliti Polsek Tanah Abang, saya yakin hukum kita akan semakin baik. Karena betul-betul teliti," kata Sandi saat ditemui di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017).
Polsek Tanah Abang sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap Sandi untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk sebuah laporan yang disampaikan kepada polisi pada 2013.
Pada 7 November 2013, seorang perempuan bernama Dini Indrawati Septiani melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Namun, belum diketahui secara jelas siapa orang yang dilaporkan dalam peristiwa yang disebut terjadi di kawasan Gelora Bung Karno pada 31 Oktober 2013 itu.
Menurut Sandi, laporan berawal dari adanya keributan yang terjadi antara sesama rekannya yang tergabung dalam komunitas Jakarta Berlari.
Sandi mengaku salut dengan kinerja Polsek Tanah Abang yang disebutnya mau menindaklanjuti laporan empat tahun lalu.
Apalagi, Sandi menyebut tim hukumnya tak pernah memasukan laporan itu sebagai perkara hukum yang berpotensi mengganggu pencalonannya.
"Tim hukum saya tidak menemukan ini. Jadi memang sangat luar biasa kerjanya," ujar Sandi.
KOMPAS.com

Tim Kementerian LHK Cek Kerusakan Terumbu Karang Raja Ampat


JAKARTA, 
 - Tim dari Kementerian lingkungan hidupdan Kehutanan akan memeriksa kerusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat, Papua.
Terumbu karang di kawasan itu rusak lantaran sebuah kapal pesiar asal Inggris bernama Caledonian Sky kandas di perairan dangkal kawasan terumbu karang itu.
"Kalau enggak nanti malam, besok pagi, tim kami menyelam untuk mulai mengecek kerusakannya seperti apa," ujar Menterilingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Kompleks Istana Presiden, Senin (13/3/2017).
Oleh sebab itu, Siti mengaku, belum dapat memastikan berapa luasan kawasan terumbu karang yang rusak lantaran diterjang kapal pesiar.
Siti mengatakan, perkara rusaknya terumbu karang itu dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Adapun kementeriannya hanya mengurus kerusakan serta pidana lingkungan hidupnya.
Meski demikian, karena belum ada data soal berapa luas kawasan karang yang rusak, maka belum diketahui pula berapa jumlah denda yang dikenakan kepada pihak kapal.
"Belum tahu persis. Nanti saja kalau sudah ada progres. Sebetulnya itu bukan hanya luasnya, tapi kita harus betul-betul lihat nilai kekayaan alamnya," ujar dia.
Peristiwa kapal pesiar berpenumpang 102 orang menerabas terumbu karang di Raja Ampat terjadi pada 4 Maret 2017 lalu. Kapal hendak mengantarkan wisatawan melakukan pengamatan burung di Waigeo.
Entah apa penyebabnya, kapal itu terjebak di perairan dangkal. Tapi, boat menarik kapal itu pada saat air belum pasang sehingga merusak terumbu karang di bawahnya.
Catatan Pusat Penelitian Sumber Daya Laut Universitas Papua, kawasan terumbu karang itu terdapat 8 genus terumbu karang. Di antaranya acropora, porites, montipora dan stylophora.KOMPAS.com
Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor: Sabrina Asril

Rabu, 08 Maret 2017

DUKUNG!!! Audiensi Perawat ke DPR-RI

Jangan lupa share/bagikan info ini ke rekan teman-teman sejawat ya...

Mari satukan hati dan suara mendukung aksi ke senayan.

Audiensi perawat dengan DPR-RI, Kamis 16 Maret 2017, Jam 07.00 WIB dilapangan parkir timur senayan.

Bagi teman sejawat yang tergerak untuk ikut bergabung turun aksi silahkan koordinasi secara teknis melalui KORLAP NASIONAL : Moh Andi Irwan (WA 0896-6869-7031).

#salam SUPER,
SUARA PERAWAT-SUARA PERJUANGAN

Kalah dari Anies di 2 Survei Terbaru, Ahok: Ya Nggak Apa-apa


Jakarta - Dua lembaga survei, Median dan Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny JA (LSI Denny JA) menempatkan cagub-cawagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat berada diurutan kedua di bawah pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ahok tidak mau ambil pusing dengan hasil survei tersebut.

"Ya nggak apa-apa," kata Ahok di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017).

Saat disinggung soal survei Median yang menyatakan tingkat kepuasan warga Jakarta kepada kinerja Ahok mencapai 56,3 persen namun elektabilitasnya hanya 39,7 persen, Ahok pun menjawab dengan bercanda. "Kan Ahok memang anomali," candanya.
Sementara terkait adanya gerakan Asal Bukan Ahok, lagi-lagi Ahok tidak mau ambil pusing. Dia mengatakan bahwa gerakan tersebut sudah muncul saat dirinya baru dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang menjadi presiden RI.

"Itu mah sudah ada sejak Jokowi jadi presiden, waktu saya dilantik saja sudah ada gerakan Asal Bukan Ahok. Malahan sudah ada Gubernur tandingan dulu kan," ujarnya.

Sebelumnya, LSI Denny JA hari ini mempublikasikan hasil riset mereka terkait elektabilitas dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hasil survei menunjukkan pasangan Anies -Sandiaga unggul atas Ahok-Djarot dalam hal elektabilitas.

"Untuk sementara, sebelum kampanye, Anies-Sandi dengan angka 49,7 persen, Ahok-Djarot 40,5 persen suara, dan undecided voters ada di angka 9,8 persen," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby dalam keterangannya, Selasa (7/3) kemarin.

Lembaga Media Survei Indonesia (Median) juga melakukan survei untuk menakar elektabilitas dua calon yang melaju ke putaran kedua Pilgub DKI. Hasilnya, Anies-Sandiaga untuk saat ini mengungguli Ahok-Djarot.

Di survei Median, elektabilitas Anies-Sandi sebesar 46,3 persen sedangkan Ahok-Djarot memperoleh 39,7 persen. Sementara itu jumlah responden yang belum menentukan pilihan sebesar 14 persen.

Direktur Median Rico Marbun menyebut ada pertentangan jawaban para pemilih soal kompetensi dan pilihan di Pilgub DKI. 

"Dari temuan survei yang kita lakukan, jika responden ditanya tentang kompetensi calon secara tatap muka, Ahok-Djarot masih unggul. Terlihat responden yang menganggap Ahok-Djarot mampu memimpin Jakarta ke depan sebesar 53,6 persen, sedangkan Anies-Sandi 32,5 persen, dan yang tidak menjawab sebesar 13,9 persen," kata Rico. 
(bis/idh)

Kamis, 02 Maret 2017

Serentak dan Online, Pemerintah Buka Pendaftaran 8 Sekolah Kedinasan

JAKARTA – Pemerintah kembali memanggil putra-putri terbaik lulusan SMU sederajat untuk mengikuti seleksi calon siswa-siswi/taruna-taruni pada 8 sekolah kedinasan. Pendaftaran untuk 8 sekolah ikatan dinas dilakukan secara online dan serentak melalui portal www.panselnas.id, mulai tanggal 9 sampai dengan 31 Maret 2017.
Deputi Bidang SDM  Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, tahun 2017 ini jumlah mahasiswa/taruna sebanyak 8.348 orang. “Ada beberapa sekolah ikatan dinas yang jumlahnya bertambah, seperti IPDN yang tahun lalu hanya 900 orang, tahun ini menjadi 1.689 orang,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (01/03).
Penerimaan calon siswa-siswi sekolah kedinasan tahun 2017 ini tertuang dalam Pengumuman No: 125/S.SM.01.00/2017 tanggal 1 Maret 2017 Tentang Penerimaan Calon Siswa-siswi/Taruna-Taruni pada Kementerian Lembaga/Lembaga yang Mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmadji.
Kepada warga masyarakat, khususnya yang berniat melakukan pendaftaran, Setiawan mengingatkan agar benar-benar cermat dan menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Sebab untuk bisa mendaftar harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP elektronik dan NIK Kartu Keluarga. Kalau tidak cocok antara keduanya, otomatis akan ditolak.
Ditambahkan, pelamar juga hanya bisa mendaftar di satu sekolah ikatan dinas. “Kalau ada yang memaksakan, maka yang bersangkutan akan gugur secara otomatis,” tegasnya.
Seperti halnya tahun lalu, setelah melalui pendaftaran secara online di portal www.panselnas.id,  seleksi dilakukan secara bertahap di kementerian/lembaga masing-masing. Ada yang melakukan seleksi sebelum atau sesudah pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Tes (CAT). “Misalnya ada yang melakukan tes kesamaptaan, dan lain-lain. Itu kita serahkan ke masing-masing kementerian/lembaga,” ujar Setiawan yang didampingi Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Arizal.
Hal yang sedikit berbeda dengan tahun lalu, kali ini pemerintah memungut biaya sebesar Rp 50.000 per peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti SKD dengan menggunakan sistem CAT. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 63/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Badan Kepegawaian Negara.
Selain itu, ada beberapa Sekolah Kedinasan yang memungut biaya pendaftaran selain biaya tes SKD, yakni PKN STAN (Kemenkeu), STTD (Kemenhub), STIS (BPS) dan STMKG (BMKG). “Pengaturan biaya pendaftaran lain dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga,” imbuh Deputi SDM.
Ditegaskan, hanya peserta yang telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi yang dapat mengikuti pendidikan. Sedangkan pengangkatan menjadi CPNS baru dilakukan setelah dinyatakan lulus pendidikan dan memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan kedinasan bersangkutan dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga bersangkutan dan pemda yang melakukan pola pembibitan bagi lulusan STTD. Tetapi semua itu berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB.
Setiawan mengingatkan, agar masyarakat berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang dikaitkan dengan proses penerimaan calon siswa/taruna pada 8 sekolah kedinasan ini. “Tidak ada satu orang atau pihak manapun yang bisa membantu kelulusan dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu. Jadi jangan percaya calo,” tegas Setiawan.
Lembaga pendidikan kedinasan yang membuka pendaftaran adalah :
NoInstansi (Lembaga Pendidikan Kedinasan)Jumlah diterimaWaktu Pendaftaran
1Kementerian Keuangan (PKN STAN)4.920 orang9 – 31 Maret 2017
2Kementerian Dalam Negeri (IPDN)1.689 orang9 – 31 Maret 2017
3Kementerian Perhubungan (STTD)165 orang9 – 31 Maret 2017
4Kemenkum HAM (Poltekip dan Poltekim)500 orang9 – 31 Maret 2017
5Badan Intelejen Negara (STIN)124 orang9 – 31 Maret 2017
6Badan Pusat Statistik (STIS)600 orang9 – 31 Maret 2017
7Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG)250 orang9 – 31 Maret 2017
8Lembaga Sandi Negara (STSN)100 orang9 – 31 Maret 2017
 Jumlah8.348 orang